Tulisan Inovasi
- Detail
SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KINERJA SECARA ELEKTRONIK (E-PERFORMANCE)
Kota Surabaya • 2010
<p>E-Performance adalah sistem informasi manajemen kinerja dalam rangka penilaian prestasi kinerja pegawai yang lebih objektif, terukur, akuntabel, partisipasif dan transparan, sehingga bisa terwujud pembinaan pegawai berdasarkan prestasi kerja dan sistem karier kerja pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya. Tujuan dari E-performance antara lain dalam rangka meningkatkan kinerja pegawai Pemkot Surabaya dalam proses pembangunan dan pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya. Cara kerja e-performance adalah dengan memasukan update data, input aktivitas, penugasan-penugasan, melalui akun individu sesuai yang terintegrasi dengan website pemerintahan daerah dan ditunjang dengan pemberian Uang Kinerja sesuai poin yang didapat dari input-input tupoksi yang telah dibuatnya. Sedangkan yang dimaksud dengan Uang kinerja tersebut adalah sejumlah uang yang diberikan Pegawai Negeri Sipil Daerah sebagai bentuk penghargaan karena telah mencapai suatu kinerja tertentu dalam upaya mendukung pencapaian output dan atau outcome kegiatan sebagai Sasaran Kinerja Individu (SKI) ditetapkan oleh atasan Pegawai yang bersangkutan dalam rangka mendukung pencapaian Rencana Kerja Tahunan pada SKPD/Unit Kerja. Hasilnya saat itu Pemerintah Kota menghapus sistem pendapatan pada PNS menggunakan honorarium seperti honor panitia seminar, ketua pelaksana seminar dan lainnya. Kemudian diganti dengan pemberian reward dengan sistem berdasarkan target kinerja yang dulu berebut di dinas yang banyak proyek sekarang mereka bisa sama dengan yang dinas lain. Bahkan level kecamatan dan kelurahan sekarang Pegawainya pada berlomba-lomba meningkatkan kinerja sesuai target yang dibebankan. Hal ini disebabkan reward-nya tinggi tanpa ada penyimpangan. Kalau yang kinerjanya malas otomatis take home pay-nya sedikit.</p> <p> </p> <p> </p>
- Detail
SISTEM KOMPUTERISASI PELAYANAN KESEHATAN DASAR PUSKESMAS
KOTA TEGAL • 2008
<p><br /> Sistem Komputerisasi Pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas (Program Layanan Kesehatan Berbasis Simpus Kota Tegal) adalah mekanisme pelayanan kesehatan dasar puskesmas dengan menggunakan komputerisasi, dimana seluruh pelayanan terhadap pasien dilakukan secara komputerisasi online (elektronik). Semula pelayanan dasar kesehatan mengalami beberapa kendala yaitu antrian yang lama, terlalu banyak pekerjaan administrasi, kekurangan tempat arsip kartu pasien, kartu medis pasien sering hilang. Saat ini pemerintah kota Tegal melakukan perubahan terhadap mekanisme pelayanan kesehatan dasar berbasis IT Simpus (Sistem Informasi Manajemen Puskesmas) dengan tujuan mempercepat pelayanan mulai dari waktu pendaftaran, antri, serta mempermudah menemukan rekam medis/medical record, laporan bulanan, data penyakit, mengetahui dengan cepat obat kadaluarsa, obat habis, alergi obat.<br /> Strategi yang dijalankan adalah melakukan identifikasi masalah dan pengambilan keputusan yang diolah oleh Tim Mutu Puskesmas dan KOICA serta Tim Dinas Kesehatan Kota Tegal dan diserahkan kepada Walikota Tegal, kemudian hasil telaah tim dibuat proposal dan rencana kegiatan.<br /> </p> <p> </p> <p> </p>
- Detail
SISTEM PENYUSUNAN ANGGARAN SECARA ELEKTRONIK (E-BUDGETING)
Kota Surabaya • 2009
<p>Sistem e-budgeting merupakan sistem penyusunan anggaran di lingkungan pemerintahan kota Surabaya secara online. Dalam sistem ini untuk membuat sebuah anggaran, dibutuhkan komponen-komponen penyusun yang mana komponen-komponen penyusun tersebut merupakan hasil dari survey di lapangan. Komponen penyusun terdiri dari tiga jenis pengelompokan, yaitu : Standar Harga Satuan Dasar (SHSD), Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK), Standar Analisa Belanja (SAB). Sistem ini dibuat secara online agar dapat diakses oleh dinas dimanapun lokasinya dan juga dapat diakses pada saat pembahasan dengan dewan. Penggunaan sistem online ini telah berdampak pada penghematan anggaran. Dicontohkan Wali Kota, untuk perjalanan dinas selama satu tahun, usulan anggaran dari masing-masing dinas harus melalui satu atap dan ternyata bisa menghemat Rp5 miliar dari Rp14 miliar menjadi Rp9 miliar.<br /> Fitur yang terdapat dalam sistem Surabaya e-budgeting :<br /> - Pembuatan komponen-komponen penyusun;<br /> - Pembuatan anggaran;<br /> - Pengiriman rincian anggaran;<br /> - Evaluasi anggaran;<br /> - Daftar harga dan daftar penyusun komponen;<br /> - Rekap anggaran;<br /> - History rincian anggaran;<br /> - Setting kode rekening komponen penyusun anggaran.</p> <p> </p> <p> </p>
- Detail
PEMELIHARAAN KESEHATAN MASYARAKAT
KOTA SURAKARTA • 2007
<p>Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Surakarta (PKMS) merupakan pemberian pemeliharaan pelayanan kesehatan yang meliputi upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang diberikan kepada masyarakat Surakarta pemegang kartu berobat berlangganan yang belum tercakup dalam program jamkesmas. PKMS diberikan oleh Pemerintah Kota Surakarta melalui Dinas Kesehatan kepada masyarakat Kota Surakarta dalam bentuk pengobatan rawat jalan di Puskesmas dan RSUD dan rawat inap di Puskesmas dan RSUD serta Rumah Sakit yang ditunjuk.<br /> PKMS mempunyai tujuan melindungi kesehatan masyarakat, mengimplementasikan dan mengembangkan sistem jaminan kesehatan, menjamin keterjangkauan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang bermutu, memberdayakan masyarakat bersama pemerintah dalam pelayanan kesehatan. Peserta PKMS adalah semua penduduk yang berdomisili di Kota Surakarta yg memenuhi persyaratan : bukan peserta Jamkesmas, bukan peserta Askes PNS, bukan peserta askes sosial lainnya, mempunyai KK Surakarta, mempunyai kartu tanda penduduk (KTP) Surakarta, bertempat tinggal dan berdomisili di daerah selama 3 tahun berturut-turut yang dibuktikan dengan surat keterangan dari kelurahan. Jenis kartu keanggotaan PKMS ada dua yaitu PKMS Gold dan Silver, perbedaan ini tentang besaran nilai proteksi.</p>
- Detail
RAWAT INAP TANPA KELAS BAGI PASIEN GAKIN (KELUARGA MISKIN)
KABUPATEN KULON PROGO • 2011
<p>Pelayanan rawat inap tanpa kelas merupakan kebijakan pelayanan kesehatan universal coverage bagi seluruh penduduk Kulon Progo sejak tahun 2012 dengan memberikan kemudahan akses layanan kesehatan terutama untuk keluarga miskin (GAKIN). Kebijakan ini merupakan akibat dari over capacity (BOR kelas III tahun 2011 sebesar 80% menjadi 114,5% pada tahun 2013). Tujuan kebijakan ini adalah dalam rangka memberikan kemudahan kemudahan akses layanan kesehatan terutama untuk keluarga miskin (GAKIN) dengan memanfaatkan berbagai jaminan diantaranya Jamkesmas, Jamkesos dan Jamkesda. Strategi yang ditempuh RSUD Wates Kabupaten Kulon Progo dalam menerapkan kebijakan ini adalah dengan menambah 24 kamar kelas 3 sehingga menambah ruang bagi pasiean Gakin untuk mendapatkan fasilitas rawat inap. Meski rawat inap Gakin harusnya di kelas 3, namun pasien bisa menempati kelas 2 atau 1, tanpa dimintai tambah iuran.</p>
- Detail
PELAYANAN AKHIR PEKAN �WEEKEND SERVICE�
Kota Tangerang • 2013
<p>Pelayanan akhir pekan "weekend service" merupakan pengembangan program dari kantor pertanahan kota Tangerang untuk melakukan pelayanan produk pertanahan bagi masyarakat yang dilaksanakan pada akhir pekan. Layanan weekend service dilatarbelakangi minimnya informasi dan sulitnya masyarakat Kota tangerang mendapatkan akses layanan. Layanan ini mulai dilaksanakan pada tanggal 27 April 2013.<br /> Masyarakat Kota Tangerang yang sebagian besar karyawan tidak bisa mengakses layanan di hari kerja karena faktor kesibukan. Jenis – jenis layanan weekend service terdiri dari (1) pemberian hak milik untuk hak atas tanah untuk rumah sangat sederhana (RSS) dan rumah sederhana (2) Pengecekan sertifikat (3) Pemblokiran Sertifikat (4) SKPT (5) Roya. Dengan adanya pelayanan ini Pemerintah Kota Tangerang menilai akses masyarakat / pemohon langsung untuk mendapatkan layanan pertanahan yang transparan, cepat dan lebih berkualitas menjadi lebih besar. Data pemerintah untuk kepemilikan rumah dan tanah juga lebih cepat terkumpul.</p>
- Detail
PELAYANAN KTP DI DESA/KELURAHAN
KABUPATEN KUDUS • 2008
<p>Sistem Administrasi Kependudukan (SIAK) merupakan sistem pemutakhiran data kependudukan sesuai dengan amanah UU No 23 Th 2006. SIAK bertujuan untuk mewujudkan sistem administrasi kependudukan yang lebih mudah dan gratis. Ini disebabkan beberapa permasalahan antara lain keluhan masyarakat dalam proses pembuatan KTP yang harus menempuh jarak cukup jauh, terlalu lama (minimal 2 minggu), biaya yang tidak jelas, banyak masyarakat tidak memiliki KTP, dan database kependudukan tidak akurat. Pelaksanaan SIAK secara teknis diatur dalam Perda No 12/2008, Perda No 2/2009 dan Peraturan Bupati Kudus No 17/2009.<br /> Upaya realisasi pelayanan SIAK dilakukan oleh Disdukcapil bersama Dinas Perhubungan dan Kominfo serta Kecamatan yang selama ini melaksanakan fungsi pelayanan KTP dan melakukan integrasi pelaksanaan kebijakan tersebut agar berjalan lancar. Pelayanan SIAK juga didukung oleh DPRD Kabupaten Kudus untuk segera memperbaiki sistem administrasi kependudukan yang terdapat di Kabupaten Kudus.</p>
- Detail
SISTEM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SECARA ELEKTRONIK (E-PAYMENT)
Kota Surabaya • 2013
<p>E- Payment merupakan sistem pencairan dana APBD secara elektronik. E-payment dapat mempermudah pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemkot Surabaya. Disamping itu, E-payment juga dapat mempercepat pembayaran uang proyek untuk rekanan pada umumnya. Melalui E-payment penyedia jasa dan barang cukup melengkapi persyaratan administrasi secara online. Setelah melengkapi persyaratan, penyedia barang dan jasa menerima pembayaran pada bank yang ditunjuk setelah dua hari. Pembayaran dilakukan melalui bank Pemkot yang ditransfer ke bank perusahaan yang menjadi rekanan. Tak hanya itu, dengan e-payment banyak yang dapat dihemat Pemkot, mulai dari waktu hingga penggunaan kertas juga untuk mengurangi kesalahan pada pekerjaan yang dilakukan secara manual serta meminimalisir pertemuan antara PPKM dengan penyedia barang dan jasa. Tujuan dari e-Payment adalah mengurangi kemungkinan adanya KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme) bisa muncul.<br /> Sebelum adanya e-Payment, pengurusan administrasi dalam hal pencairan dana kepada penyedia barang dan jasa masih dilakukan secara manual, yaitu berkas-berkas persyaratan yang dibutuhkan dikirimkan dari SKPD kepada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya berupa hard copy. Proses administrasi manual seperti itu dirasa kurang efektif dan tidak efisien waktu. Dengan adanya e-Payment, maka berkas-berkas persyaratan berupa hard copy tidak lagi dikirimkan ke Dinas Pendapatan, tetapi disimpan oleh pihak SKPD sebagai arsip dan yang dikirim ke Dinas adalah berupa dokumen elektronik yaitu e-SPM (Surat Permintaan Membayar elektronik) dan check list kelengkapan berkas- berkas tersebut melalui aplikasi SIPK (Sistem Informasi Penatausahaan Keuangan). Dengan adanya perubahan sistem pengadministrasian pencairan dana dari manual menjadi elektronik (online), maka diharapkan akan dapat mempercepat dan memperlancar proses pencairan dana, khususnya dalam hal ini kepada para penyedia barang dan jasa.<br /> </p> <p> </p> <p> </p>
- Detail
ONE STOP SERVICE PENANGGULANGAN KEMISKINAN
KABUPATEN SRAGEN • 2012
<p>Unit Pelayanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan (UPTPK) Kabupaten Sragen adalah unit pelayanan publik yang berfungsi memberikan pelayanan dan penyaluran bantuan bagi masyarakat miskin di Kabupaten Sragen melalui sistem one stop service. Sebelum berdirinya UPTPK tersebut, program penanggulangan kemiskinan di Kababupaten Sragen dilaksanakan oleh masing-masing SKPD sesuai dengan tugas dan fungsinya. Tersebarnya tempat dan jenis pelayanan yang ada di masing-masing SKPD tersebut, pada implementasinya cenderung akan memperpanjang birokrasi dan membutuhkan waktu, tenaga, biaya transportasi yang lebih besar. Selain itu keterbatasan masyarakat miskin mengenai tahapan-tahapan dan prosedur masing-masing program pelayanan kemiskinan menimbulkan kesulitan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan secara cepat dan berkualitas. Disamping itu, program penanganan kemiskinan selama ini juga terkendala dengan adanya perbedaan data base kemiskinan antar SKPD dan BPS. Berdasarkan kondisi tersebut, penanganan pelayanan bagi warga miskin di Kabupaten Sragen menjadi tidak efektif dan efisien, baik dari sisi waktu maupun kualitas pelayanannya.<br /> Adapun tujuan pembentukan UPTPK ini pada hakekatnya adalah sebagai wujud komitmen untuk pengentasan kemiskinan di Kabupaten Sragen. Disamping itu, tujuan pembentukan UPTPK juga dalam rangka memangkas jalur birokrasi warga miskin Sragen untuk mendapatkan berbagai pelayanan sesuai kebutuhannya dengan waktu pelayanan yang ditentukan. Guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas UPTPK, beberapa strategi yang dilaksanakan yaitu dengan melengkapi Sistem Informasi Management (SIM) UPTPK, aplikasi Kantaya, aplikasi Surya. Selain itu UPTPK telah dilengkapi Website dengan alamat http://uptpk.sragenkab.go.id. Melalui website ini masyarakat bisa mendapatkan informasi jenis-jenis pelayanan yang diselenggarakan oleh UPTPK termasuk syarat dan prosedur, men-download form persyaratan yang dibutuhkan untuk mendapatkan pelayanan, serta memuat pengumuman dan berita-berita kegiatan UPTPK seputar penanggulangan kemiskinan. Untuk menjamin keberlangsungan program UPTPK tersebut, telah mendapat dukungan anggaran operasional baik dari APBD Kabupaten Sragen, APBD Provinsi maupun APBN. Selain itu, untuk kegiatan-kegiatan tertentu, UPTPK juga mendapat dukungan swasta antara lain dari Corporate Forum For Community Development dan Mitra Kesejahteraan Rakyat.</p>
- Detail
E-SURAT (TATA PERSURATAN DIGITAL )
Kota Surabaya • 2012
<p>E-Surat merupakan transformasi surat dalam bentuk digital yang diciptakan untuk merespon informasi yang masuk atau keluar. Adanya sistem e-Surat itu memudahkan dalam surat menyurat. E-surat bisa mempercepat waktu dalam merespon informasi yang masuk. Sehingga seorang pejabat bisa memberikan respon yang cepat. E-surat juga bisa menekan penggunaan kertas sehingga paperless. Yang tidak kalah penting adalah pengarsipan dokumen akan menjadi lebih tertata karena database tersimpan dalam sistem IT. Sistem e surat dibuat karena telah terjadi beberapa masalah, misalnya e-surat dibuat berawal dari penemuan dokumen palsu, oleh karena itu penyusunan e-surat juga ditujukan untuk menekan pemalsuan dokumen lainnya.<br /> Adapun tujuan aplikasi ini yaitu untuk mempermudah kegiatan surat-menyurat dalam pemerintahan di Pemerintah Kota Surabaya, agar proses pelaksanaannya dapat dilakukan dengan cepat. Proses surat menyurat dapat diakses melalui komputer, handphone, iPad, dan gadget lainnya dengan koneksi Internet. Beberapa keunggulan aplikasi e-surat :<br /> a. Dapat diakses melalui komputer, handphone, iPad, dan gadget lainnya dengan koneksi Internet.<br /> b. Penyampaian disposisi menjadi lebih cepat sehingga mempercepat penanganan permasalahan.<br /> c. Proses pencarian surat (searching) dilakukan lebih mudah, lebih cepat dan dapat dicetak pada saat dibutuhkan.<br /> d. Informasi adanya surat masuk dapat diketahui dengan cepat melalui SMS (Short Message System).<br /> e. Pejabat pemberi disposisi tidak harus berada di kantor, tetap dapat memberikan disposisi dan memantau perkembangan maupun laporannya via internet.<br /> f. Penghematan biaya kertas karena paperless, penghematan waktu karena berbasis surat elekronik.<br /> g. Dapat melakukan verifikasi tandatangan melalui SMS.<br /> h. Terdapat fitur remainder batas waktu pelaksanaan disposisi<br /> i. Pengaturan hak akses hanya untuk yang berhak mengakses.<br /> j. Dapat dikembangkan fitur lain sesuai kebutuhan.</p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p>